Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui program rumah DP nol rupiah bertajuk Samawa tidak ditujukan bagi warga Jakarta berpenghasilan rendah. Dalam artian warga yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP) tak akan bisa memiliki hunian ini.
Anies mengatakan, berdasarkan skema perbankan ada proporsi di mana hanya 30 persen dari penghasilan yang bisa digunakan untuk mencicil. Sedangkan dalam skema pembiayaan rumah DP nol rupiah cicilannya sebesar Rp2,1 sampai Rp2,6 juta. Diketahui UMP Jakarta untuk 2018 sebesar Rp3,6 juta.
"Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP, dan dialokasikan untuk nyicil habis uangnya," kata Anies di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (17/10).
Terkait ini, Anies justru menyarankan masyarakat bawah yang penghasilannya di bawah UMR untuk menyewa rusunawa, ketimbang membeli rumah. Kata Anies, unit rusun nantinya menjadi milik si pembayar sewa jika sudah genap 20 tahun.
"Statusnya sewa beli, nah itu untuk mereka di bawah UMP," ujarnya.
Anies menilai dengan sistem sewa beli tersebut setidaknya warga memiliki kepastian bisa memiliki rusun setelah melakukan pembayaran sewa selama 20 tahun.
Skema itu berbeda dengan konsep rusunawa di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di mana kebijakannya adalah adalah rusun hanya bisa disewa dan tidak bisa dimiliki. Penyewa tidak akan mendapat hak milik atas rusun tersebut.
"Kalau mereka hanya sewa saja seperti yang selama ini ada tanpa bisa memiliki maka untuk apa merawat dengan baik, untuk apa nyicil dengan baik, toh ujungnya bukan punya saya, ini yang kita dorong," tutur Anies.
Comments
Post a Comment