Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Para buruh meminta kenaikan upah sebesar 20-25%.
"Yang kita minta kenaikannya 20-25%, akumulasi karena upah yang tahun-tahun sebelumnya rendah kan. Hasil survei kita Rp 4,2 juta, itu yang kita minta," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada detikFinance, Rabu (17/10/2018).
Usulan kenaikan upah 25%, menurutnya bukan dilakukan secara asal-asalan. Pihaknya telah mensurvei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Hal itu dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak buruh yang harus ditingkatkan.
"Naik 20-25% dengan kisaran angka Rp 4,2 juta ampai Rp 4,5 juta ini hasil survei ya, bukan asal asalan, dengan meningkatkan kualitas item KHL, bukan menambah (item)," sebutnya.
Pihaknya juga meminta adanya perbaikan item yang jadi acuan pemerintah menaikkan upah buruh. Dalam PP 78 ada 60 item yang jadi acuan. Mereka meminta adanya peningkatan kualitas dari masing-masing item.
Perbaikan kualitas itu contohnya, dalam item yang jadi acuan pemerintah konsumsi daging berkisar 0,75 kg per bulan. Angka tersebut diminta mulai mengikuti standar WHO, yakni 1,2-1,5 kg per bulan.
Kemudian, dia meminta pemerintah memperhatikan biaya komunikasi melalui smartphone yang semakin mahal. Komunikasi via smartphone ini menurutnya penting untuk mengkomunikasikan pekerjaan antara perusahaan dengan pekerjanya.
"Yang ketiga misal rumah, ukurannya dulu pakainya cuma 1 kamar ukuran kecil. Sekarang kan sudah susah sekali didapat untuk kontrakan. Sekarang rata rata 3 petak, itu harus diperbaiki.
Terakhir adalah ongkos transportasi. Selama ini biaya transportasi para buruh dihitung dari jalan utama tempat tinggal ke lokasi pabrik.
"Tapi sekarang perumahan buruh jauh dari jalan utama sehingga menambah jumlah untuk pergi ke jalan utama, ada tambahan ongkos lagi," tambahnya.
KSPI adalah organisasi buruh pendukung Prabowo.KSPI terang-terangan mendukung Prabowo di 2019
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) siap mengawal pendaftaran pencapresan Prabowo Subianto ke KPU pada Jumat, 10 Agustus 2018. KSPI mengerahkan massa untuk mengawal Prabowo.
"Rencananya, 20 ribu buruh akan mengantar Prabowo Subianto pada 10 Agustus ke KPU (untuk) mendaftar sebagai capres," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada detikcom, Senin (6/8/2018).
Secara terpisah, penanggung jawab aksi, Rohman, mengatakan pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan aksi tersebut ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sejak Rabu, 1 Agustus 2018. Massa yang akan hadir ditargetkan mencapai 20 ribu orang.
"Massa kita dari Jabodetabek, seperti Bekasi itu ada 5.000 orang, Karawang, Purwakarta, Cilegon, Tangerang, Serang. Target kita 20.000 yang akan hadir, tapi yang konfirmasi baru sekitar 10.000," jelas Rohman.
Rencananya, massa bergerak dari Bundaran HI menuju kantor KPU, Jalam Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Massa akan membawa bendera dan spanduk sebagai alat peraga.
"Nanti sesampainya di KPU, kita akan tunggu di depan gerbang KPU. Kalau ada pidato politik dari Pak Prabowo, kita juga akan tunggu, tapi kalau nggak ada, kita langsung membubarkan diri," lanjutnya.
Selain massa dari Jabodetabek, massa KSPI dari Jawa Tengah diperkirakan akan datang.
"Kita juga ada long march dari Minggu kemarin, dari Semarang, nanti mereka masuk 2-3 bus," sambungnya.
Comments
Post a Comment